Sebut Mandul, BAKORNAS: Inspektorat Jangan Coba Main Mata

KAB.BOGOR, - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP - LSM BAKORNAS) menyebut Inspektorat Kabupaten Bogor mandul. Hal itu disampaikan langsung oleh Hermanto, S.Pd. selaku Ketua Umum BAKORNAS, pada awak media di Kantor DPP BAKORNAS, (23/08/22).

Hermanto menyampaikan, Badan Anti Korupsi Nasional berpendapat bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor mandul didasarkan oleh ketidakmampuan mereka dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penggunaan anggaran oleh Dinas Pendidikan pada kegiatan Penunjukan Langsung (PL). Di mana beberapa kegiatan penyelenggaraan lomba bagi peserta didik jenjang SD pada Tahun 2020 dengan total anggaran mencapai Rp.1.966.738.000, 00

Baca juga: Ombudsman RI Lakukan Pemeriksaan Dugaan Maladministrasi Pupuk Bersubsidi

Ia melanjutkan, sebagaimana telah dipublikasikan sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak merespon hingga surat yang kedua terkait Klarifikasi yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP - BAKORNAS).

Menindaklanjuti hal tersebut Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) telah mengirimkan surat permohonan tindak lanjut terkait klarifikasi tersebut. Surat pertama dikirim oleh BAKORNAS pada tanggal 21 Juli 2022. Namun tidak ada respon dan tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Bogor hingga 31 hari kalender.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan 5 Potensi Maladministrasi Dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Sehingga BAKORNAS kembali melayangkan surat permohonan tindak lanjut kedua kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Bogor. Namun berdasarkan konfirmasi dari pihak BAKORNAS hingga saat ini (24/08/22) belum ada respon dan tindaklanjut dari Inspektorat Kabupaten Bogor.

Hermanto mengatakan, mereka akan terus mengusut hal ini hingga terang menderang. “ Kami juga akan menindaklanjuti hal ini hingga ke DPR RI, Ombudsman RI, Kementerian Pendidikan juga seluruh lembaga terkait, ” tegas nya.

Baca juga: Kajian Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi pada Layanan Pendaftaran Tanah dan Pecah Sertipikat

Mengenai tidak responsifnya Inspektorat Kabupaten Bogor, lanjut Hermanto, mereka juga akan tindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tupoksi dan peran Inspektorat adalah verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ” pungkas nya.

Baca juga: UPT Sampah Jasinga Tarik Retribusi Gunakan Kwitansi Ilegal

Hermanto menegaskan, jangan sampai Inspektorat Kabupaten Bogor main mata, apalagi mencoba melakukan upaya persekongkolan yang dapat menghambat proses dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Ia melanjutkan, Kami mendesak Inspektur Inspektorat Kabupaten Bogor agar mampu menjalankan fungsi dan kapasitasnya secara bertanggungjawab di hadapan hukum terkait semua hal atas klarifikasi yang kami sampaikan.

Baca juga: Tampung Uang BPJS dan Operasional, Dua Rekening di RSUD Leuwiliang ini Jadi Temuan BPK

Loren Pandiangan selaku Sekretaris Jenderal BAKORNAS menuturkan, agar kiranya Inspektorat Kabupaten Bogor selaku pengawas internal dapat bersikap independen dan tidak terlibat dalam upaya tindakan KKN.

“Di mana para aparat Inspektorat adalah ASN yang makan gaji dari negara yang berasal dari uang rakyat. Harus dapat melayani pengaduan publik sebagai upaya tidak lanjut dari pemberantasan KKN sebagaimana yang terus ditegaskan oleh Presiden agar transparan dan Lawan Korupsi, ” jelas Loren Pandiangan.

Sumber: BAKORNAS